Inovasi Pelayanan Publik “Sapaku Malam†di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
Abstrak
Pelayanan publik di Indonesia hingga kini secara umum masih banyak masalah. Kebutuhan akan layanan yang ideal belum banyak terwujud. Salah satu proses terpenting dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan sebuah terobosan inovasi. Adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang inovasi daerah menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya adalah Inovasi Pelayanan Publik “Sapaku Malam†di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi, faktor pendorong dan penghambat, serta dampak inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inovasi Pelayanan Publik “Sapaku Malam†di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung secara umum sudah berjalan baik. Faktor pendorong inovasi meliputi : struktur dan budaya organisasi yang pro inovasi; serta sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor penghambat inovasi meliputi : belum adanya perencanaan anggaran khusus untuk inovasi; serta adanya gangguan sistem dan jaringan internet. Inovasi berdampak signifikan bagi masyarakat dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Bagi Pemerintah Kecamatan Kuta Utara, inovasi berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Referensi
Albury, D. (2005). Fostering Innovation in Public Services. Public Money and Management, 51-56.
Deby, Lolita,dkk. (2018). Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik, Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) Nomor 8, 1-16.
Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis Mbah Tejo†di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1 No.2, 156-167.
Florence, Sophie. (2018). Inovasi Pelayanan Publik (Studi tentang Surabaya Intelligent Transport System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Perhubungan Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 6 Nomor 2, 1-8.
Moussa et al,. (2018). Innovation in Public Sector Organisations. Cogent Business & Management Journal.
Ramli et al,. (2017). Factors Influencing Public Sector Innovation Performance in Malaysia : Structural Equation Modelling Approach. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Vol. 7 No.2.
Wicaksono, Kristian Widya. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1 Nomor 2, 196-205.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Dwiyanto, Agus. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dye, Thomas R. (1981). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Fugslang, L. and Pedersen, J.S. (2011). Innovation in The Public Sector Linking Capacity and Leadership. New York: Palgrave Macmillan.
Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
Lexy, J Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Lynn, L. (1997). Innovation and The Public Interest: Insight form the Private Sector. Washington, DC: The Brookings Instituions.
Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6. London: Sage.
Moenir, A.S. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bandung: Bumi Aksara.
Mulgan. (2007). Ready or Not? Taking Innovation in The Public Sector Seriously : UK: Nesta Provocation.
Mulgan, G. & Albury, D. (2003). Innovation in the Public Sector. UK: Cabinet Office.
Pasolong, Harbani. (2012). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Prasetyo, Pius Sugeng, dkk. (2017). Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
Robbins, Stephen P. dan Coulter, Marry. (2010). Manajemen (edisi kesepuluh). Jakarta: Erlangga.
Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovation 5th Edition. New York: Free Press.
Saefullah, H.A.D. (2008). Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi. Bandung: AIPI dan PK2W Lemnit Unpad.
Sinambela, L.P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bandung: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulaeman, Affan. (1998). Public Policy-Kebijakan Pemerintah. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Suwarno. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Widodo. (2007). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayu Media.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.
Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Camat Kuta Utara
Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Keputusan Camat Kuta Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Kantor Camat Kuta Utara
Keputusan Camat Kuta Utara Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Motto Pelayanan pada Kantor Camat Kuta Utara
Keputusan Camat Kuta Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Camat Kuta Utara
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-sa4.footer##This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We are continuously working with our author communities to select the best choice of license options, currently being defined for this journal as follows: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Abstrak viewed = 866 times
PDF downloaded = 4726 times
