Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)

I Gede Agus  Wibawa; Lilik Antarini

doi:10.22225/pi.5.1.2020.57-71

I Gede Agus Wibawa Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa
Lilik Antarini Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

DOI: https://doi.org/10.22225/pi.5.1.2020.57-71

Kata Kunci: Sistem digital, Good Governance dan Kualitas Pelayanan

Abstrak

Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website, SMS Center/Call Center, e-paper, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), e-ktp, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (rule of law) bagi para penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.

Referensi

Ahmad, R. G., & dkk. (2003). Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif (Edisi ke 2). Jakarta: PSHK Jakarta.

Easton, D. (1971). The Political System. New York: Alfred A.Knopf Inc.

Friedrich, C. J. (1963). Man And His Government. New York: McGraw-Hill.

Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineke Cipta.

Rush, M., & Althoff, P. (2008). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press.

Setjen DPD RI. 2009. Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi. Pusat Kajian Kebijakan Dan Hukum DPD RI.

LAN RI. 2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). LAN RI Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/

https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6045-daftar-top-99-sinovik-tahun-2019

https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6044-pengumuman-no-b-163-pp-00-05-2019

https://data.go.id/dataset

https://www.jakarta.go.id

https://www.surabayakota.go.id

https://www.banyuwangikab.go.id

https://www.kemedagri.go.id

https://www.denpasarkota.go.id

https://www.kemendagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html