Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung

Abstract

Berbasis akrual adalah pengakuan terhadap transakasi pada saat peristiwa terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara kas berpindah tangan. Akan tetapi dalam implementasi pengelolaan keuangan berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, terjadi keterlambatan pengakuan transaksi keuangan. oleh sebab itu, penelitan yang berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Badung†sangat menarik untuk dikaji. Dengan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung?, 2). Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di pemerintah Kabupaten Badung? Tujuan penelitian 1).Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten sesuai teori Adward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung, sesuai Teori Bambang Sunggono dari faktor informasi melalui pelatihan-pelatihan belum merata, faktor dukungan pelaksanaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian akuntansi belum memadai, kapasitas internet dan SIMDA keuangan online masih kurang, faktor pembagian potensi belum adil berdasarkan kinerja individu Accrual based is the recognition of transactions when an event occurs without regard to cash or cash equivalents changing hands. However, in the implementation of accrual-based financial management at BKPSDM in the Badung Regency Government, there was a delay in the recognition of financial transactions. Therefore, research entitled Implementation of Regional Financial Management based on accruals on the Personnel and Human Resources Development Agency in the Badung Regency Government "is very interesting to study. With the formulation of the problem in this study are:11). How is the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in the Badung Regency Government ?, 2). What factors hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency government? Research Objective 1). To find out the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. 2). To find out the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. This study uses a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that regional financial management in BKPSDM in the District Government according to Adward III's theory of communication, resources, trends, and bureaucratic structure, has been going well. While the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in Badung Regency, according to Bambang Sunggono's theory of information factors through trainings have not been evenly distributed, the factors supporting human resource implementation that have inadequate accounting expertise, internet capacity and SIMDA online finance is still lacking, potential distribution factors have not been fair based on individual performance