Standard Terms on the TikTok Digital Platform Regarding the Revocation of Live Streaming Access Under the Consumer Protection Act
DOI:
https://doi.org/10.22225/jn.11.1.2026.68-78Keywords:
standard terms, consumer protection, legal liabilityAbstract
This study aims to analyze the standard clauses in TikTok’s Terms of Service and the platform’s liability regarding the restriction of live streaming access during the events of August 31, 2025, from the perspective of consumer protection law in Indonesia. This study employs a normative legal method using a statutory approach and a case-based approach, and is analyzed descriptively and qualitatively based on primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that the standard clauses in TikTok’s Terms of Service tend to grant unilateral authority to the platform, particularly regarding service restrictions and limitations of liability. These clauses potentially conflict with the Consumer Protection Law, the principle of good faith under the Civil Code, and the obligations of electronic system operators to ensure service reliability. The incident of live streaming termination without adequate notice highlights a gap between applicable legal provisions and on-the-ground practices. The study’s conclusion reaffirms that digital platforms retain legal liability for policies that harm users, and standard clauses cannot be used to evade such obligations. This research is expected to strengthen consumer protection within the digital ecosystem.
References
abdullah, M. N. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Tiktok Terhadap Kebocoran Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen.
Aqsa Muhairir, M., & Yadi Harahap, M. (2025). Ketidakseimbangan Penentuan Klausula Baku Dalam Kontrak Pembiayaan Modal Kerja (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2011/Pn. End). 9(5), 1063–1079.
Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia. 3(1), 139–148.
Clarissa, I., Sipasulta, N., Aditya, M., Putra, P., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Terms And Conditions Pada Platform Digital Sebagai Bentuk Kontrak. 3(10).
Dellia, R., Silvia, M., & Kamila, D. (2026). Dilema Moral Dan Etika Profesi Advokat?: Analisis Kesenjangan Antara Das Sollen Dan Das Sein Dalam Praktik Hukum Di Indonesia. Https://Doi.Org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx
Detik Finance, T. (2025). Live Tiktok Dimatikan, Pedagang Umkm Bisa Terdampak. Detik. Https://Www.Detik.Com/Sumut/Berita/D-8090711/Live-Tiktok-Dimatikan-Pedagang-Umkm-Bisa-Terdampak
Diana, B. A., & Sari, J. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. 9(2), 88–96.
Faisal, G., & Eldi, R. P. (2025). Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Kasus Hoax Di Media Sosial Yang Terjadi Di Indonesia. 4(4), 4708–4714.
Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia. 5889–5898.
Holipah, S. (2025). Tinjauan Yuridis Penggunaan Hak Opsi Di Awal Perikatan Pada Perjanjian Sewa Guna Usaha Kendaraan Truk.
Hutagalung, K., & Afrita, I. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. 10(8), 207–231.
Indarta, Y. (2025). Cyber Law: Dimensi Hukum Dalam Era Digi. Pustaka Galeri Mandiri.
Irawan, E. P., Minarsi, A., Rianty, E., Halim, B., Putri, R. N. I., & Juansa, A. (2025). Komunikasi Pelayanan Publik. Star Digital Publishing.
Kadek, D., Patria, K., & Rokhim, A. (2025). Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce?: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan. 8(3), 1743–1757.
Leonard Silubun, Y., & Setiawan Sinaga, J. (2024). Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Servicetiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta. 5, 401–414. Https://Doi.Org/10.22437/Zaaken.V5i3.37425
Naim, A. A. U. (2023). Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo Dalam Perspektif Hukum Perdata.
Nugraha, B., & Fitriyanti, F. (2025). Antara Uu Dan Kebijakan Platform?: Nasib Umkm Yang Hidup Dari Jualan Online. 4(3), 1896–1909.
Nur, A. W., Muqita, B., Mentari, D., & Mustafa, D. W. (2024). Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik Dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik. 3(1), 18–29.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. (2019).
Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. 4(8), 33–47.
Pertiwi, E., Jaman, U. B., & Malik, M. R. A. (2025). Hukum Dalam Bayangan Platform: Merekonstruksi Status Dan Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig Di Indonesia. Pt Arunika Aksa Karya.
Pradhana, K. S., & Saputro, E. P. (2025). Pengaruh Live Tiktok Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Di Kalangan Pengguna Tiktok The Influence Of Live Tiktok Shop On Consumer Behavior Among Tiktok Users. 13(1), 97–114.
Rahman, A. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Baku Shopee Pinjam.
Redaksi. (2025). Tiktok Live Dihentikan Sementara, Umkm Menjerit. Https://Thestance.Id/Tiktok-Live-Dihentikan-Sementara-Umkm-Menjerit
Renjaan, H. (2025). Implikasi Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Digital Di Era Ekonomi Berbasis Platform: Analisis Terhadap Validitas Dan Risiko Hukum. Patriot. 18(11), 125–132.
Rhamadi, A. D., & Suherman, S. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Coffee Shop. 5, 435–445.
Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Digital?: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata Dan Uu Perlindungan Konsumen. 5.
Setiadi, M. R., & Utari, I. S. (2025). Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Syarat Dan Ketentuan Pengguna M-Banking. In Bookchapter Hukum Dan Lingkungan (Pp. 1178–1206).
Setiawan, Z., Widyastuti, T. A. R., Kusumastuti, S. Y., Darmun, D., Tanti, T., Irmadiani, N. D., & Judijanto, L. (2024). Basic Digital Business. Pt. Green Pustaka Indonesia.
Sucipto, A., Larasati, A., & Purnama, D. A. (2026). Konvergensi Hukum Perdata Dan Teknologi: Kajian Terhadap Model Perjanjian Otomatis Pada Platform Fintech. Jurnal Hukum Forum Yuridicum, 2(1), 60–72.
Suryawin, P. C., Firdaus, M. R., & Haryati, E. (2026). Analisis Yuridis Terms And Condition Platform Tiktok Terhadap Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Klausul Baku Eksonerasi, Dan Perlindungan Data Pribadi. 2(2), 125–137.
Syafieq Ihza Setiawan, M. (2026). Pertanggung Jawaban Penyedia Platform Digital Atas Penyebaran Hoax Oleh Pengguna.
Undang-Undang Dasar 1945. (1945).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2008).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
V, S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Drivver Maxim Atas Pembatalan Layanan Ojek Online Secara Sepihak Oleh Konsumen Di Kota Jambi. 49–74.
Wafi, N. H. (2025). Dekonstruksi Hubungan Kemitraan Pada Ekonomi Gig: Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrol Algoritmik Dan Kebebasan Semu Dalam Kontrak. 1(2).
Wahid, A. I., Fachrur, M., Mahka, R., & Jaya, K. (2025). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Platform Digital Terhadap Kerugian Konsumen Civil Liability Of Digital Platforms For Consumer Losses. 8(12), 8726–8733. Https://Doi.Org/10.56338/Jks.V8i12.7580
Waluyo, B. (1996). Metode Penelitian Hukum.
Zaxrie, S. A., Rina, N., Thoibah, S., & Putri, K. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Digital Dalam Kehumasan. 3(1), 26–39.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rendika Purnama
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
