Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Money Laundring

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga PPATK dalam melakukan penanggulangan pencucian uang (money laundering) setelah diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana (money laundering) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini pertama, PPATK sebagai lembaga independent yang mempuyai 3 (tiga) peranan pokok dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dengan cara menerima laporan terhadap tranksaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor kemudian meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang. Dimana dalam fungsi serta tugas dari PPATK tersebut di atur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Kedua, pada vonis Nomor: 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST, isi dari putusan tersebut bahwa terdakwa I dan II di jerat primair melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tantang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.