Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri (Studi Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar)

  • Ketut Shanti Widyasari Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
  • Ni Made Jaya Senastri Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
  • I.B Gede Agustya Mahaputra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Keywords: Kewenangan, Dinas Ketenagakerjaan, Lembaga Pelatihan Kerja

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terhadap pelatihan tenaga kerja yang beroperasi tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi dan memberikan laporan terkait bidang perusahaan tanpa melakukan pelanggaran.  Terkait perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai calon pekerja keluar negeri dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.

References

Anwar, Moh. 1994. Hukum Pidana Bagian Khusus. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Cetiza, Chikita. 2018. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus Saenal Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia). Makasar: Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Hadi, Hardono. 1996. Jati Diri Manusia. Yogyakarta: Pamulang.

Hery Setiawan, Wuri Handayani. 2022. “Gatekeeping Konten Viral Media Sosial (Studi Kasus Harianjogja.Com, Jogja.Tribunnews.Com, & Suarajogja.Id).†Jurnal Ilmu Komunikasi 5(4).

Larasati Budiyani, Tri Winarni Soenarto Putri. 2016. Peranan Lembaga Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Buruh Migran di Kabupaten Cilacap. Jakarta: Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

Marbun, Rocky. 2012. Kamus Hukum Lengkap. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Niam, Ihza Nailan. 2023. Peran Sisnaker Link and Match : Lembaga Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati. Semarang: Unissula.

Putu, Budiartha I. Nyoman. 2016. Hukum Outsourcing. Malang: Setara Press.

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiarto, Aan Eko. 2019. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.†Jurnal Konstitusi 16(1).

Published
2023-12-27
How to Cite
Ketut Shanti Widyasari, Ni Made Jaya Senastri, & I.B Gede Agustya Mahaputra. (2023). Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri (Studi Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar). Jurnal Preferensi Hukum, 5(1), 89-93. https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8713.89-93
Abstract viewed = 110 times
PDF downloaded = 67 times