Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia atas Kesehatan

  • Fauzia Fahmi Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya
  • M. Zamroni Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya
  • Budi Pramono Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya
Keywords: Kebijakan Hukum, Vaksin Covid-19, Hak Asasi Manusia atas kesehatan

Abstract

Untuk menganalisis layanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia atas kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia atas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi, dilakukan penelitian terhadap kedua hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian vaksin Covid-19 yang menuai berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang hak asasi manusia. Dalam hal ini dinamika yang terjadi terhadap layanan yang diberikan cukup membuat pemerintah berhasil dan bertahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini kemudian menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Tanggung jawab yang diberikan tidak hanya sekedar memberikan vaksin, tetapi juga terdapat perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang telah divaksinasi. Hal ini juga karena melihat beberapa negara menerapkan hal ini yang didukung oleh instrumen hukum internasional dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

References

Anjani Eka Puteri, D. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 19(1).

Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 11(2).

Arina, E. (2021). Strategi Dan Tantangan Dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi COVID-19 Untuk Herd Immunity. J Med Hutama, 1(1).

Arinanto, S. (2018). Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fitriani, N. I. (2020). Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis. Jurnal Medika Malahayati, 4(3).

Fitrianingrum, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat : (Evaluation Of The West Java Provincial Government’s Policy On COVID-19). Jpsi J Public Sect Innov, 1(2).

Gunakaya, A. W. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Herdiana, D. (2021). Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(6).

Hitaminah, K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Telah Mengikuti Vaksinasi. Jurnal Hukum Politik dan Agama, 3(1).

Islami, R. . (2019). Analisa Aset Bangunan Berbasis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11PRT/M/2013 Studi Kasus Gedung A Universitas Muhammadiyah Jember. Universitas Muhammadiyah Jember. Hal. 1 Dengan Pemberian Kredit Diss. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, A. R. A. (2014). Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum. Yogyakarta: Deepublish.

Marzuki, I. (2021). COVID-19: Seribu Satu Wajah. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Mustika, T. P., Fajriani, S. W.., Prasetio, M. B., & Pernantah, P. S. (2022). Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa New Normal di MTsN 3 Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(3).

Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, I. A. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2).

Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1).

Perdana, R. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Divaksin Covid 19 dan Mempunyai Efek Bagi Kesehatannya. Jurnal Hukum, 3(1).

Rifaldi, M. (2021). Pandemi Virus Corona, Cetakan Ke-01. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu.

Santoso, G. G. dan A. P. A. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 14(2).

Sarasnita N, Raharjo Ud, R. Y. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelayanan KesehatanRumah Sakit Di Indonesia. Jurnal Kesehatan, 2(1).

Saraswati, K. C., & Sunarta, I. N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona di Kota Denpasar. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 7(2).

Sugioyono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, B. (1998). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susio, A. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1).

Sutikno, A. C. P. (2020). Vaksin COVID-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jurnal Lex Renaissance, 5(4).

Atika Fp. Analisis Kesiapan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 Di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021 [Diploma]. Universitas Andalas; 2021

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/alokasi-belanja-negara-2021-untuk-sektor-kesehatan-dan-pendidikan/, Diakses pada tanggal 1 Februari 2022, jam 09.00 WIB.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20211018/10/1455852/anggaran-kesehatan-apbn-2022-94-persen-bkf-masih-jadi-fokus, Diakses pada tanggal 1 Februari 2022, jam 09.00 WIB

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317150545-20-618667/195-warga-semarang-positif-usai-divaksin-mayoritas-nakes, pada 5 juni 2023, Pukul 13.30WIB

https://www.merdeka.com/peristiwa/2-lansia-di-banyumas-meninggal-usai-vaksin-ombudsman-minta-kemenkes-tambah-skrining.htmlpada 5 juni 2023, Pukul 15.21 WIB

https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/03/seorang-pria-lumajang-meninggalsehari-suntik-vaksin-covid-19-astrazeneca-pusing-meriang-muntah, pada 5 juni 2023, Pukul 13.32 WIB

https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/22/110000923/bupati-sleman-positif-covid-19-usai-vaksin-begini-penjelasan-ahli?page=all ( Diakses pada tanggal 14 Juni 2023 Pukul 09:44 WIB)

Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002.

Lely Arrieanie, Kesan dan Pesan Politik di Balik Vaksinasi, Koran SINDO, https://nasional.sindonews.com/read/482610/18/kesan-dan-pesan-politik-di-balik-vaksinasi-1626239249 Diakses pada tanggal 1 September 2021, jam 09.30 WIB

Redaksi Sehat Negeriku, 116,4 Juta Dosis Vaksin COVID-19 telah Didistribusikan ke Daerah, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210824/5138338/1164-juta-dosis-vaksin- COVID-19-telah-didistribusikan-ke-daerah/ Diakses pada tanggal 1 September 2021, Jam 09.00 WIB

Tjandra Yoga Aditama, COVID-19 dalam Tulisan Prof.Tjandra. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

United Nations, Human Rights:A Basic Handbook For Un Staff , Office Of The High Commissioner For Human Rights United Nations Staff College Project

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosialâ€, Mimbar Keadilan, 2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

International Covenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women’s Convention)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT).

Convention on the Rights of the Child (Children’s Convention, or CRC).

International Health Regulation (IHR)

WHO. 25 Question and answer on health and human rights. Health and human rights publication series;issue N0 1, July 2002.

Yusuf, PPKM Jawa-Bali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021, Berita Pemerintahan, Kominfo, https://kominfo.go.id/content/detail/36256/ppkm-jawa-bali-diperpanjang-hingga-16-agustus-2021/0/berita, Diakses pada tanggal 2 September 2021, jam 09.00 WIB.

Published
2023-10-06
How to Cite
Fauzia Fahmi, M. Zamroni, & Budi Pramono. (2023). Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia atas Kesehatan. Jurnal Preferensi Hukum, 4(3), 355-372. https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8242.355-372
Abstract viewed = 277 times
PDF downloaded = 222 times