Proses Pengembangan Pariwisata Di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif
Abstrak
Industri pariwisata paling terdampak di era pandemi. Hingga saat ini, perkembangan industri pariwisata khususnya di kota-kota besar hanya terfokus pada pelaku sektor publik dan swasta. sedangkan di kota-kota besar terdapat dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat lokal dan masyarakat perkotaan. Kelompok masyarakat ini tidak pernah berpartisipasi dalam proses pengembangan pariwisata. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, dimana perkembangan industri pariwisatanya cukup masif. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana proses proses pengembangan pariwisata kota Surabaya berjalan. Metode kualitatif digunakan dalam metode penelitian ini, dan teknik pengempulan data dengan wawancara mendalam. Teori tata Kelola kolabotaif Ansell dan Gash digunakan dalam analisis data penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama kota Surabaya tidak sinkron dengan pemain lain. Hal ini terlihat dari pemerintah sendiri yang memiliki dua lembaga promosi pariwisata, namun kedua lembaga ini tetap beroperasi secara mandiri. Bahkan masyarakat sendiri tidak terlibat dalam proses pengembangan pariwisata, hal ini terlihat dari masyarakat yang tidak mengetahui kapan pembangunan pariwisata berlangsung di tempat tinggalnya. Pada gilirannya, individu swasta yang bertindak sebagai pengembang dalam proses pembangunan tidak menggunakan masyarakat lokal sebagai karyawan. Terlihat jelas bahwa tata kelola koperasi di Surabaya belum berjalan efektif.
Referensi
Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Ulul Albab, 22(2), 6–12. https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579
Anholt, S. (2005). Anholt nation brands index: How does the world see America? Journal of Advertising Research, 45(3), 296–304. https://doi.org/10.1017/S0021849905050336
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Charalabidis, Yannis, sotirios K. (2012). Empowering open and collaborative governance: Technologies and methods for online citizen engagement in public policy making. spinger.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The Challenge of Collaborative Governance. Public Management: An International Journal of Research and Theory, 2(3), 337–358. https://doi.org/10.1080/14719030000000021
Ilhami, M. R., & Salahudin, S. (2021). Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan community based tourism: a systematic literature review. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 100–120. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5755
Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 68–84. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119
Philip Kotler. (2003). Marketing of Hospitallity and Tourism. Upper Saddle River. Prentice Hall.
Priambodo, B. (2019). Komunikasi Politik Kiai Dalam Pencalonan Gus Ipul Puti Pada Pilkada Jawa Timur Tahun 2018. Metacommunication: Journal of Communication Studies, 4(1), 47. https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6353
Priambodo, B., & Chabibi, M. (2021). Praktik Politik Tata Ruang Di Kabupaten Tuban Dalam Proses Industrialisasi. Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 7(1), 40. https://doi.org/10.20473/pi.v7i1.29971
Priambodo, B., & Manggalou, S. (2021). Synergy of Pentahelix in Tourism Development in the City. 2nd ICONIDS, 89–94.
Resmawa, I. N., & Masruroh, S. (2019). Konsep Dan Strategi Pengembangan Creative Tourism Pada Kampung Parikan Surabaya. Ikraith-Humaniora, 3 No. 2(152), 25–30.
Robertson, P. J., & Choi, T. (2010). Ecological governance: Organizing principles for an emerging era. Public Administration Review, 70(SUPPL. 1), s89–s99. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02250.x
Yananda, M. Rahmat, Salamah, U. (2014). Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten dan Provinsi berbasis identitas. PT. Grafindo.