Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang melebihi 80% (delapan puluh persen) dari total penerimaan. Pajak badan merupakan penyumbang utama pajak badan, namun pajak badan juga berpotensi besar sebagai penghindar pajak. Penghindaran pajak badan dengan mengecualikan kewajiban perpajakan dan penyampaian SPT yang salah. Hukum adalah ilegal dan dapat dikenakan larangan undang-undang. Perumusan Tugas Penelitian bagaimanakah kontribusi pajak korporasi terhadap pendapatan negara serta bagaimanakah sanksi hukum bagi pelanggaran pajak yang dilakukan korporasi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kontribusi pajak penghasilan badan terhadap pendapatan pemerintah dan menjelaskan sanksi hukum atas pelanggaran pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan jenis kajian ideologis dengan metode hukum dan pendekatan konseptual. Hasil survei menunjukkan bahwa kontribusi pajak penghasilan badan terhadap pendapatan negara dan total pendapatan badan diatur dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan larangan hukum penghindaran pajak badan diatur dalam Pasal 13a UU KUP berupa sanksi administrasi meningkatkan rendahnya jumlah pajak yang dibayarkan dengan menyatakan peningkatan rekening pajak sebesar 200% (duaratus pesen).