Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali

Abstrak

Dimana pemerintah lebih menguasai dan menguasai wilayahnya, termasuk kewenangan mengatur keuangan dalam menjalankan kewajiban dan fungsi seperti kegiatan pembangunan dan pelayanan. otoritas. termasuk kewenangan mengatur keuangan dalam mengatur kewenangan yang diberlakukan. Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang mengenai Retribusi Jasa Usaha. Dengan penelitian yang dilakukan dengan maksud tujuan untuk mengukur efektivitasnya berlaku perda pada wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali terhadap peningkatan pendapatan daerah dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Setelah dilakukanya analisis maka hasil yang diperoleh; kontribusi retribusi pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali terhadap PAD relatif kecil . Kendala dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal seperti kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi dan kendala internal seperti minimnya sumber daya manusia serta kurangnya dana perawatan monumen. Beberapa bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendalanya adalah dengan memberi sosialisasi kepada para wajib retribusi tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar retribusi.