Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian yang Mengandung Unsur Tindak Pidana (Study Putusan No. 152/Pdt.G/2018/Pn.Dps)

Abstrak

Abstrak—Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perceraian yang mengandung unsur tindak pidana No.152/Pdt. G/20018/Pn.Dps. dimana di Negara berkembang Indonesia sangatlah rentan perceraian itu terjadi. Ini terjadinya di karena faktor adanya pemain film atau selebriti yang melakukan cerai dan menikah kembali. Di dalam pembuatan film juga melakukan adegan yang menikah kembali tanpa sepengetahuan istri pertama, ini yang menurut penulis sangat menyebabkan rentan terjadi perceraian terdapat unsur tindak pidana. Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawin sudah secara rinci menjelaskan pentingnya perkawinan dan syarat untuk menikah kembali, rumusan masalah yang di angkat adalah bagaimana pengaturan tentang perceraian yang mengandung unsur pidana? Dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang terdapat unsur tindak pidana? Permasalahan yang akan di bahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, perundangan-undangan dan putusan pengadilan denpasar No. 152/Pdt. G/20018/Pn.Dps. Pertimbangan hakim ini dalam putusan No. 152/Pdt. G/20018/Pn.Dps ,menimbang bahwa penggugat melakukan tindak pidana dengan pasal 279 KUHPidana, bahwa penggugat lah yang pertama kali membuat percecokan itu timbul karena melakukan nikah kembali tanpa sepengetahuan istri pertama, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2571 k/Pdt/1988 suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai penggugat. Dalam gugatanya penggugat, hakim menyatakan gugatan tidak dapat di terima, dan membayar seluruh biaya perkara dalam persidangan