Kewenangan hakim dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (Analisa Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps)

Abstract

Tindakan korupsi adalah merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan korupsi ini sangat merugikan dikarenakan ada suatu hak – hak yang mestinya orang lain dapatkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan individu. Dalam penindakan kasus korupsi di indonesia sudah terdapat peradilan khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Hakim mempunyai kewenangan dalam menghitung kerugian pada tindak korupsi. Dari pembahasan ini maka terdapat beberapa permasalahan yakni Bagaimanakah pengaturan kewenangan hakim dalam menghitung kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi? Dan Bagaimanakah kewenangan hakim dalam menghitung kerugian  Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam putusan perkara tentang tindak pidana korupsi? (Analisa putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps). Metode yang digunakan ialah  hukum normatif. Kewenangan hakim dalam menghitung kerugian keuangan Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.